15.2.11

Perang Kotor

Diposting oleh vhia di 04.37
Istilah perang kotor pada umumnya mengacu pada program terorisme negara dalam menanggapi apa yang dipahami sebagai subversi sayap kiri yang dituduh mengancam kestabilan negara. Para penentang langkah-langkah ini sebaliknya menganggapnya sebagai strategi ketegangan yang sengaja dikembangkan untuk membenarkan suatu program rezim otoriter yang menindas.
Nama Perang Kotor (dalam bahasa Spanyol: Guerra Sucia) seringkali digunakan khususnya untuk mengacu pada pembersihan terhadap warga negara pembangkang yang dilakukan antara 1976 dan 1983 oleh pemerintahan militer Jorge Rafael Videla di Argentina (pada apa yang disebut Proses Re-organisasi Nasional). Pada masa ini, pemerintahan junta yang dipimpin oleh Videla hingga 1981, kemudian oleh Roberto Viola dan Leopoldo Galtieri, bertanggung jawab atas penangkapan ilegal, penyiksaan, pembunuhan, atau penghilangan paksa atas sekitar 10.000 hingga 3.000 orang Argentina. Kejahatan-kejahatan ini adalah bagian dari suatu rencana terorisme negara yang lebih luas — hingga mencakup seluruh Amerika Selatan — yang disebut Operasi Burung Kondor, yang keberadaannya sekurang-kurangnya diketahui oleh Departemen Luar Negeri AS, yang dipimpin oleh Henry Kissinger di bawah Presiden Richard Nixon.
Perdebatan telah berlangsung lama di Argentina menyangkut masalah amnesti untuk para perwira yang tersangkut dalam Perang Kotor ini. Suatu bentuk amnesti secara kontroversial disahkan sebagai hukum setelah pemerintahan demokratis dipulihkan dan proses peradilan dilakukan terhadap para pemimpin tertinggi junta militer pada 1984, pada masa kepresidenan Raúl Alfonsín (1983–1989), namun hal ini tetap tidak populer.
Pelanggaran hak-hak asasi manusia
Pada 1976, salah seorang jenderal meramalkan, “Kita harus membunuh 50.000 orang: 25.000 orang subversif, 20.000 orang simpatisan, dan 5.000 orang lainnya hanya kekeliruan.” Perkiraan jumlah orang Argentina yang terbunuh atau "desaparecido" oleh rezim militer pada 1979–1983 diperkirakan antara 6.000 hingga 30.000 orang. Setelah kejatuhan rezim militer, CONADEP, sebuah komisi sipil pemerintah memperkirakan jumlah mereka yang hilang mendekati 11.000 orang. Para korban meliputi tidak hanya para gerilyawan bersenjata, yang organisasinya praktis sudah dibasmi, tetapi siapapun yang diyakini berhubungan dengan kelompok-kelompok front radikal, termasuk para anggota serikat buruh, mahasiswa dan orang-orang yang dianggap berpandangan kiri. (misalnya, biarawati Prancis Leonie Duquet, yang diculik oleh Alfredo Astiz). Sembilan ratus orang lainnya dibunuh atau "dihilangkan" oleh pasukan-pasukan maut, di antaranya adalah Triple A, yang dihubungkan dengan rezim Peronis sebelum kudeta. Gerilya bertanggung jawab atas pembunuhan sekitar 1.500 orang pada masa ini, ditambah hampir 1.800 penculikan.
Organisasi-organisasi yang erat terkait dengan terorisme negara ini meliputi Batallón de Inteligencia 601 dari unit militer , Sekolah Mekanik Angkatan Laut the Naval Mechanics School (ESMA), dan Secretaría de Inteligencia de Estado SIDE. SIDE bekerja sama dengan DINA, mitranya dari Chili dan dan satuan-satuan intelijen Amerika Selatan dalam Operasi Burung Kondor.
Para sanak keluarga dari korban-korbannya menemukan bukti-bukti bahwa sejumlah anak dari para korban menemukan bukti-bukti bahwa beberapa anak diambil dari ibu mereka segera setelah mereka dilahirkan dan kemudian dibesarkan sebagai anak-anak angkat dari sejumlah keluarga militer, seperti dalam kasus Silvia Quintela. Selama hampir tiga puluh tahun, sebuah kelompok yang menyebut dirinya Ibu-ibu dari Plaza de Mayo telah menuntut dikembalikannya anak-anak yang diculik ini, yang diperkirakan jumlahnya mencapai 500 orang. Sebagian korban bahkan didorong jatuh dari pesawat ke perairan Río de la Plata atau Samudera Atlantik hingga tenggelam (bentuk penghilangan ini diistilahkan vuelos de la muerte, "penerbangan maut").
Pada 1977, Jorge Videla mengatakan kepada para wartawan Inggris, "Dengan tegas saya menyangkal bahwa di Argentina ada kamp konsentrasi, atau lembaga-lembaga militer di mana orang-orang ditahan lebih lama daripada yang mutlak diperlukan dalam … perjuangan melawan subversi ini.” Namun ada orang-orang seperti Alicia Partnoy, yang disiksa dan yang telah menuliskan pengalamannya dalam buku "The Little School", yang mengklaim sebaliknya.
Pada 1980, Adolfo Pérez Esquivel, seorang aktivis hak asasi manusia Katolik yang telah mengorganisasi "Servicio de Paz y Justicia" dan mengalami siksaan sementara ditahan tanpa pernah diadili selama 14 bulan di sebuah kamp konsentrasi di Buenos Aires, diberikan Penghargaan Perdamaian Nobel atas usaha-usahanya untuk membela hak-hak asasi manusia di Argentina.
Pada 1981 Videla pensiun dan Jenderal Roberto Eduardo Viola menggantikannya, tetapi sembilan bulan kemudian Viola mengundurkan diri karena alasan-alasan kesehatan, dan Jenderal Leopoldo Fortunato Galtieri mengambil alih kedudukannya. Demokarsi kembali bersama Raúl Alfonsín, yang membentuk CONADEP ("Komisi Nasional untuk Orang-orang yang Hilang) pada 15 Desember 1983. Raúl Alfonsín kemudian mengajukan Ley de Punto Final dan Ley de Obediencia Debida sebagai undang-undang amnesty, namun dibatalkan pada Juni 2005 oleh Mahkamah Agung.

0 komentar:

Posting Komentar

15.2.11

Perang Kotor

Istilah perang kotor pada umumnya mengacu pada program terorisme negara dalam menanggapi apa yang dipahami sebagai subversi sayap kiri yang dituduh mengancam kestabilan negara. Para penentang langkah-langkah ini sebaliknya menganggapnya sebagai strategi ketegangan yang sengaja dikembangkan untuk membenarkan suatu program rezim otoriter yang menindas.
Nama Perang Kotor (dalam bahasa Spanyol: Guerra Sucia) seringkali digunakan khususnya untuk mengacu pada pembersihan terhadap warga negara pembangkang yang dilakukan antara 1976 dan 1983 oleh pemerintahan militer Jorge Rafael Videla di Argentina (pada apa yang disebut Proses Re-organisasi Nasional). Pada masa ini, pemerintahan junta yang dipimpin oleh Videla hingga 1981, kemudian oleh Roberto Viola dan Leopoldo Galtieri, bertanggung jawab atas penangkapan ilegal, penyiksaan, pembunuhan, atau penghilangan paksa atas sekitar 10.000 hingga 3.000 orang Argentina. Kejahatan-kejahatan ini adalah bagian dari suatu rencana terorisme negara yang lebih luas — hingga mencakup seluruh Amerika Selatan — yang disebut Operasi Burung Kondor, yang keberadaannya sekurang-kurangnya diketahui oleh Departemen Luar Negeri AS, yang dipimpin oleh Henry Kissinger di bawah Presiden Richard Nixon.
Perdebatan telah berlangsung lama di Argentina menyangkut masalah amnesti untuk para perwira yang tersangkut dalam Perang Kotor ini. Suatu bentuk amnesti secara kontroversial disahkan sebagai hukum setelah pemerintahan demokratis dipulihkan dan proses peradilan dilakukan terhadap para pemimpin tertinggi junta militer pada 1984, pada masa kepresidenan Raúl Alfonsín (1983–1989), namun hal ini tetap tidak populer.
Pelanggaran hak-hak asasi manusia
Pada 1976, salah seorang jenderal meramalkan, “Kita harus membunuh 50.000 orang: 25.000 orang subversif, 20.000 orang simpatisan, dan 5.000 orang lainnya hanya kekeliruan.” Perkiraan jumlah orang Argentina yang terbunuh atau "desaparecido" oleh rezim militer pada 1979–1983 diperkirakan antara 6.000 hingga 30.000 orang. Setelah kejatuhan rezim militer, CONADEP, sebuah komisi sipil pemerintah memperkirakan jumlah mereka yang hilang mendekati 11.000 orang. Para korban meliputi tidak hanya para gerilyawan bersenjata, yang organisasinya praktis sudah dibasmi, tetapi siapapun yang diyakini berhubungan dengan kelompok-kelompok front radikal, termasuk para anggota serikat buruh, mahasiswa dan orang-orang yang dianggap berpandangan kiri. (misalnya, biarawati Prancis Leonie Duquet, yang diculik oleh Alfredo Astiz). Sembilan ratus orang lainnya dibunuh atau "dihilangkan" oleh pasukan-pasukan maut, di antaranya adalah Triple A, yang dihubungkan dengan rezim Peronis sebelum kudeta. Gerilya bertanggung jawab atas pembunuhan sekitar 1.500 orang pada masa ini, ditambah hampir 1.800 penculikan.
Organisasi-organisasi yang erat terkait dengan terorisme negara ini meliputi Batallón de Inteligencia 601 dari unit militer , Sekolah Mekanik Angkatan Laut the Naval Mechanics School (ESMA), dan Secretaría de Inteligencia de Estado SIDE. SIDE bekerja sama dengan DINA, mitranya dari Chili dan dan satuan-satuan intelijen Amerika Selatan dalam Operasi Burung Kondor.
Para sanak keluarga dari korban-korbannya menemukan bukti-bukti bahwa sejumlah anak dari para korban menemukan bukti-bukti bahwa beberapa anak diambil dari ibu mereka segera setelah mereka dilahirkan dan kemudian dibesarkan sebagai anak-anak angkat dari sejumlah keluarga militer, seperti dalam kasus Silvia Quintela. Selama hampir tiga puluh tahun, sebuah kelompok yang menyebut dirinya Ibu-ibu dari Plaza de Mayo telah menuntut dikembalikannya anak-anak yang diculik ini, yang diperkirakan jumlahnya mencapai 500 orang. Sebagian korban bahkan didorong jatuh dari pesawat ke perairan Río de la Plata atau Samudera Atlantik hingga tenggelam (bentuk penghilangan ini diistilahkan vuelos de la muerte, "penerbangan maut").
Pada 1977, Jorge Videla mengatakan kepada para wartawan Inggris, "Dengan tegas saya menyangkal bahwa di Argentina ada kamp konsentrasi, atau lembaga-lembaga militer di mana orang-orang ditahan lebih lama daripada yang mutlak diperlukan dalam … perjuangan melawan subversi ini.” Namun ada orang-orang seperti Alicia Partnoy, yang disiksa dan yang telah menuliskan pengalamannya dalam buku "The Little School", yang mengklaim sebaliknya.
Pada 1980, Adolfo Pérez Esquivel, seorang aktivis hak asasi manusia Katolik yang telah mengorganisasi "Servicio de Paz y Justicia" dan mengalami siksaan sementara ditahan tanpa pernah diadili selama 14 bulan di sebuah kamp konsentrasi di Buenos Aires, diberikan Penghargaan Perdamaian Nobel atas usaha-usahanya untuk membela hak-hak asasi manusia di Argentina.
Pada 1981 Videla pensiun dan Jenderal Roberto Eduardo Viola menggantikannya, tetapi sembilan bulan kemudian Viola mengundurkan diri karena alasan-alasan kesehatan, dan Jenderal Leopoldo Fortunato Galtieri mengambil alih kedudukannya. Demokarsi kembali bersama Raúl Alfonsín, yang membentuk CONADEP ("Komisi Nasional untuk Orang-orang yang Hilang) pada 15 Desember 1983. Raúl Alfonsín kemudian mengajukan Ley de Punto Final dan Ley de Obediencia Debida sebagai undang-undang amnesty, namun dibatalkan pada Juni 2005 oleh Mahkamah Agung.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 

Bocah Petualang Template by Ipietoon Blogger Template | Gift Idea